Rencana penerapan biaya interkoneksi SMS, yang bakal berjalan seiring kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang akan mengubah skema Sender Keep All (SKA) menjadi berbasis biaya (costbased) disinyalir bakal membuat tarif SMS naik. Dan, ini tentunya bakal merugikan konsumen.
Menurut Muhammad Jumadi, Sekjend Indonesia Telecommunications Users Group (IDUTG), harga interkoneksi SMS yang dipatok sebesar Rp23 per SMS itu terlalu tinggi dan bisa merugikan konsumen. "Dalam kebijakan itu, sudah ada kesepakatan sesama operator harga per interkoneksi SMS Rp23, padahal harga itu terlalu tinggi yang bisa merugikan konsumen. Harga normal sebaiknya per interkoneksi antara Rp10 sampai Rp15," kata Muhammad Jumadi.
Menurut Jumadi lagi, kebijakan SMS berbasis biaya (costbased) ini harus mendapat pengawasan dari semua pihak termasuk kalangan DPR maupun masyarakat agar tidak disalahgunakankan pihak-pihak tertentu.
Senada dengan Muhammad Jumadi, seorang sumber dari YLKI, Sularsi, juga mengatakan bahwa kebijakan SMS berbasis biaya akan mempengaruhi harga SMS. "Kebijakan itu, pastinya ada pembagian keuntungan antar operator dan akan mempengaruhi harga SMS. Jangan sampai harga SMS mahal dan merugikan konsumen," kata Sularsi, Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI).
Sularsi memaparkan bahwa beban biaya interkoneksi SMS Rp23 akan mempengaruhi naiknya harga SMS sesama dan antar operator. "Mungkin saja, sekarang ini biaya SMS satu operator Rp125, bisa jadi dengan kebijakan baru akan naik. Masalahnya konsumen yang dirugikan," jelas Sularsi.
Lebih jauh Sularsi mengatakan bahwa masyarakat juga harus mengetahui beban biaya yang harus ditanggung pengguna SMS maupun keuntungan yang diperoleh operator dengan kebijakan ini. Hal ini dilakukan agar tidak memunculkan kecurigaan terhadap operator, yang mana melakukan pencurian dan merugikan konsumen.
Melihat data dan pendapat diatas, memang bisa diprediksi tarif SMS kemungkinan bakal naik, mengingat adanya biaya interkoneksi yang akan dibebankan pada SMS lintas operator. Bahkan bisa saja terkait perubahan skema tersebut akan muncul biaya investasi di pihak penyelenggara (operator), yang bukan tidak mungkin akan ikut dibebankan pada konsumen. Bila ini terjadi tentu saja pihak konsumen yang paling dirugikan, dimana diposisikan ikut menanggung biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab operator.
Sumber
